Radarnusantaranews
SEMARANG – Upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang partisipatif kembali ditegaskan melalui kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) tingkat kelurahan yang digelar di Kantor Kelurahan Karang Tempel, Senin (30/3/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi berbasis komunitas (OBK), serta pemerintah untuk menyatukan aspirasi, khususnya dalam penanganan HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB).
Pertemuan yang diinisiasi Yayasan FKPB Batang ini dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai unsur, mulai dari OMS, OPD, hingga lembaga nonstruktural.
Suasana diskusi berlangsung dinamis sejak pagi, diawali dengan pembukaan dan pengantar terkait arah kebijakan Musrenbang 2026 yang mengalami sejumlah penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota terbaru.
Dalam forum tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman terkait mekanisme Musrenbang, tetapi juga diajak aktif menyampaikan berbagai persoalan riil di lapangan. Isu kesehatan, khususnya HIV/AIDS dan TB, menjadi sorotan utama yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah.
Perwakilan penyelenggara menegaskan bahwa Pra-Musrenbang ini merupakan momentum penting untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi sejak tingkat paling bawah, yakni kelurahan dan kecamatan.
“Pendekatan ini menjadi bagian dari perencanaan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang menentukan arah kebijakan,” ujarnya.
Seiring dengan perubahan kebijakan di tahun 2026, mekanisme pengusulan pembangunan fisik kini dikembalikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, kelurahan, kecamatan, dan LPMK difokuskan sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Hal ini mendorong perlunya sinergi dan kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan.
Dalam sesi diskusi, peserta dari berbagai OMS seperti Kalandara, PKBI, hingga LBH Semarang menyampaikan sejumlah usulan konkret, mulai dari peningkatan akses layanan kesehatan, dukungan psikososial bagi ODHA, hingga penguatan edukasi dan pencegahan di tingkat komunitas.
Hasil dari pertemuan ini diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi bahan konkret dalam penyusunan Rencana Kerja Kelurahan (RKK) dan selanjutnya masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang.
Selain itu, forum ini juga menghasilkan rencana aksi bersama untuk mengawal usulan prioritas agar dapat masuk dalam agenda Musrenbang 2026 hingga 2027.
Keterlibatan aktif OMS dan OBK dinilai menjadi kunci dalam memastikan program penanganan HIV/AIDS dan TB berjalan lebih komprehensif dan tepat sasaran.
Dengan semangat kolaborasi, Pra-Musrenbang ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kekuatan partisipasi masyarakat yang terorganisir dan peduli terhadap isu-isu strategis.
Kegiatan ini didukung oleh pendanaan Global Fund melalui kerja sama Yayasan Kalandara, FKPB Batang, dan Indonesia AIDS Coalition (IAC), sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan masyarakat yang lebih sehat, inklusif, dan berkeadilan di Kota Semarang.
(Red)